PPP PARTAI BERSIH
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa PPP menjadi salah
satu partai terbersih dari kasus korupsi. Prestasi ini harus
dipertahankan, selain karena PPP partai Islam, juga karena PPP paling
gigih memperjuangkan pendirian KPK.
JAKARTA - Praktek korupsi di Indonesia yang menyangkut partai
politik (parpol) semakin besar hingga sepanjang 2012 terdapat 52 kader
parpol yang terjerat kasus korupsi.
Berdasarkan catatat Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2012
terdapat 52 kader parpol yang terjerat kasus korupsi dan Partai Golkar
menjadi partai paling banyak melakukan tindak pidana korupsi.
Politisi yang terjerat kasus korupsi pun tidak hanya dari anggota
dewan perwakilan rakyat (DPR) tapi juga DPRD, Gubernur, Walikota, hingga
Bupati.
“Secara keseluruhan baik kasus di kejaksaan, kepolisian dan KPK, kita
melihat ada 52 kader parpol yg terjerat kasus korupsi. Ini adalah
politisi yang menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, walikota maupun
bupati. Golkar menempati urutan pertama, disusul Demokrat, PDIP, PAN dan
PKB,” ujar Peneliti ICW, Apung Widadi dalam konferensi pers Review
Korupsi Partai Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (28/12).
Dia menambahkan pada kasus-kasus di kepala daerah, banyak yang
terkena kasus mafia anggaran, dana bansos dan hibah, sehingga
pelanggaran pengumpulan dana kampanye menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk
pemerintah kedepannya.
Apung mencontohkan pada pemilu 2009 di mana penyumbang Susilo Bambang
Yudhoyono dan Boediono saat ini banyak yang menjadi tersangka.
Penyumbang yang dimaksud oleh Apung adalah Muhammad Nazaruddin, Andi
Mallarangeng dan juga Siti Hartati Murdaya.
“Kalau di sortir, modus yang terjadi kenapa politisi mudah terjerat
kasus korupsi, karena saat politisi menjadi pejabat pemerintah banyak
yang menyalahgunakan kewenangan. Penentu dan pembahas anggaran kemudian
direkayasa dengan mafia anggaran,” tuturnya.
Dengan demikian, menurutnya, kasus mafia anggaran cukup susah untuk
dituntaskan oleh para penegak hukum. Hal ini disebabkan seluruh korupsi
di desain dari pembahasan anggaran.
Dia menilai kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk
menggerus uang rakyat di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
terus terjadi.
Apung berharap kedepannya para penegak hukum seperi Kepolisian dan KPK harus lebih ganas dalam menuntaskan kasus mafia anggaran.
Dalam kesempatan yang sama Project Coordinator Tranpsarency
International Indonesia (TII), Ibrahim Fahmy Badoh mengatakan fungsi
penguasaan anggaran yang diberikan pada parlemen mencapai ke daerah.
Menurutnya saat ini terlihat dampak dari perubahan kebijakan ini.
Ketika kekuasaan didistribusikan, memiliki distorsi kekuasaan itu
sendiri. ICW konsisten bahwa relasi politik tidak hanya terkait
kekuasaan tapi banyak aktor yang mempengaruhi korupsi terutama oleh
aktor-aktor politik,” tutur Fahmy.
Dia menambahkan saat ini anggaran pemerintah baik di daerah maupun
nasional mengalami peningkatan. Namun sayangnya peningkatan anggatan
tidak diikuti rencana yang matang sehingga banyak dana yang berbentuk
siluman dan diselewengkan oleh parpol. (Mahmudi Restyanto/rsj)